Beranda›Kabar
Kabar aturan

Kabar aturan pinjol terbaru

Perubahan aturan OJK dan kabar penting lainnya, beserta artinya buat kamu sebagai nasabah.

Pengadilan batalkan denda KPPU Rp755 miliar ke 97 pindar

Pada 26 Maret 2026 KPPU mendenda 97 perusahaan pindar total Rp755 miliar atas dugaan kartel bunga. Pada 22 Oktober 2026, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat membatalkan putusan itu.

Artinya buat kamuPutusan ini tidak menghapus atau mengurangi utangmu. Batas bunga, biaya, dan denda dari OJK tetap berlaku seperti biasa.
Sumber: Katadata

Ringkasan pinjaman wajib tampil sebelum kamu klik setuju

Sejak 31 Agustus 2026, aplikasi pindar wajib menampilkan ringkasan informasi pinjaman (total yang harus dibayar, biaya, tenor, dan besar tiap cicilan) minimal 5 detik sebelum nasabah menekan tombol setuju.

Artinya buat kamuBaca dan tangkap layar ringkasan itu sebelum menyetujui pinjaman. Kalau tidak ada rincian biaya, jangan dilanjutkan.
Sumber: Surat OJK S-299/PL.12/2026

POJK 8/2026: aplikasi bisa melihat riwayat pinjolmu, tapi datamu dilindungi

OJK menerbitkan POJK 8/2026. Pindar boleh melihat riwayat pinjaman daring calon peminjam (dana yang diterima, biaya, dan kualitas pinjaman) untuk menilai pengajuan. Data itu tidak boleh diberikan, dibagikan, atau dijual ke pihak lain, dan penyelenggara bertanggung jawab kalau datanya disalahgunakan.

Artinya buat kamuPinjam di aplikasi baru untuk menutup utang lama akan makin sulit karena riwayatmu terlihat. Di sisi lain, menjual atau menyebar data nasabah jelas dilarang dan bisa dilaporkan.
Sumber: Katadata

SLIK diperbarui: status lunas paling lambat 3 hari kerja

OJK meluncurkan optimalisasi SLIK yang berlaku sejak 1 Juli 2026. Pemberi pinjaman wajib memperbarui catatan kredit paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan. Menurut Ketua Dewan Komisioner OJK, pinjaman di bawah Rp1 juta tidak lagi masuk catatan informasi debitur SLIK.

Artinya buat kamuSetelah lunas, minta Surat Keterangan Lunas (SKL) lalu cek iDeb di idebku.ojk.go.id setelah 3 hari kerja. Belum ada kejelasan resmi apakah catatan lama di bawah Rp1 juta ikut terhapus, jadi jangan percaya orang yang menjanjikan itu.

OJK minta pindar memperketat penagih pihak ketiga

OJK meminta penyelenggara pindar memastikan kerja sama dengan penagih pihak ketiga sesuai aturan, diawasi, dan dievaluasi berkala. Penyelenggara bertanggung jawab atas semua kegiatan penagihan yang dilakukan atas namanya.

Artinya buat kamuKalau penagih dari perusahaan lain melanggar, aplikasinya tetap ikut bertanggung jawab. Laporkan ke layanan pengaduan aplikasi, lalu ke OJK kalau tidak ditanggapi.

Satgas PASTI hentikan 951 pinjol ilegal, waspadai modus kerja paruh waktu

Sepanjang 1 Januari sampai 31 Maret 2026, Satgas PASTI menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Modus yang sedang marak: kerja paruh waktu yang meminta deposit (like, review, nonton iklan), meniru nama dan logo lembaga keuangan resmi, money game, dan investasi kripto ilegal.

Artinya buat kamuJangan pernah transfer uang untuk mendapat pekerjaan atau pinjaman. Laporkan pinjol ilegal lewat sipasti.ojk.go.id, dan kalau sudah terlanjur transfer ke penipu, segera lapor ke bank dan Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
Sumber: Infobank

Cicilan pindar dibatasi 30% dari penghasilan

OJK menerapkan batas rasio utang pindar maksimal 30% dari penghasilan peminjam, berdasarkan SEOJK 19/2025. Penerapannya bertahap sepanjang 2026.

Artinya buat kamuAplikasi seharusnya menilai kemampuan bayarmu sebelum memberi pinjaman. Untukmu sendiri, 30% penghasilan juga patokan cicilan yang sehat.
Sumber: Kabar Bursa

KUHP baru berlaku, nomor pasal pemerasan dan pengancaman berubah

KUHP baru (UU 1/2023) berlaku sejak 2 Januari 2026. Pemerasan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan kini diatur di Pasal 482, pengancaman mencemarkan nama baik atau membuka rahasia di Pasal 483, dan memasuki rumah atau pekarangan tanpa izin di Pasal 257.

Artinya buat kamuKalau melapor ke polisi, pakai nomor pasal yang baru. Pasal-pasal ini melindungi kamu dari cara menagih yang melanggar, tapi tidak menghapus utang.
Sumber: UU 1/2023 tentang KUHP

SEOJK 19/2025 berlaku: aturan pindar terbaru

SEOJK 19/SEOJK.06/2025 menggantikan SEOJK 19/2023. Isinya antara lain batas biaya 0,3% per hari (tenor sampai 6 bulan) dan 0,2% per hari (lebih dari 6 bulan), kontak darurat hanya untuk konfirmasi keberadaan, aplikasi hanya boleh mengakses kamera, lokasi, dan mikrofon, serta pembayaran hanya lewat virtual account atau rekening penampungan resmi.

Artinya buat kamuKalau kontak daruratmu ditagih, aplikasi meminta akses kontak atau galeri, atau kamu disuruh bayar ke rekening pribadi, itu melanggar aturan ini.

Masih bingung aturan ini berlaku ke kasusmu?

Tanya AIRA kapan saja, atau konsultasikan langsung dengan Bang Elviean.

Ringkasan di halaman ini ditulis ulang dengan bahasa sederhana dan bersifat edukasi umum. Untuk bunyi aturan lengkapnya, buka sumber resmi.

Chat WhatsApp